Hadirin sekalian, izinkan kami selaku Gereja Protestan Maluku, mengajak bapak dan ibu untuk bersama-sama dengan kami melakukan in memorian untuk mengenang jasa para Pahlawan yang telah berkorban bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga mengenang Karya Besar Guru Injil yang telah memberitakan Injil yang hampir di sebagian besar wilayah Indonesia Timur, mereka adalah Guru Injil asal Maluku dan juga para Pekabar-pekabar Injil, dan Para Pelayan yang setia melayani di Gereja Protestan Maluku. Begitu juga kami mengajak bapak, ibu sekalian untuk kita melakukan in memoriam guna mengenang perjuangan para pendahulu yang berjuang demi tegaknya hak asasi manusia.
Karena itu untuk in memoriam, bapak/ibu dimohon berdiri.
In memoriam dimulai! . . . . selesai! Bapak,ibu disilahkan duduk kembali.
Atas nama Gereja Protestan Maluku, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada Pemerintah Kabupaten Buru, dan teristimewa basudara Muslim, atas keikhlasannya memberi ruang di hati basudara semua, untuk terselenggaranya Sidang ke-38 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM, serta terselengggaranya Kongres Istimewa dan MPP AMGPM yang sudah terjadi.
Bapak, Ibu para undangan dan hadirin, ketika Majelis Pekerja Harian Sinode mengawali tugas dan melakukan perayaan HUT Gereja Protestan Maluku yang ke-81, maka kami mencanangkan “Gereja orang basudara” sebagai perspektif baru Gereja Protestan Maluku, dan sepertinya mendahului kami, Tuhan telah lebih dulu bekerja; sebab itu, tadi Bapak Ketua Panitia Sidang ke-38 MPL adalah Bapak Ketua Kabupaten Buru, basudara Muslim yang terlibat di dalam kepanitiaan ini. Karena itu keikhlasan Pemerintah Daerah dan terutama masyarakat Muslim di Kabupaten Buru, saya mohon ketika para peserta pulang ke wilayah masing-masing, ceritakanlah kebaikan hati ini sebagai akta bergereja kita.
Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan terselenggaranya dua event Gereja Protestan Maluku di sini, maka Kabupaten Buru adalah bagian dari GPM setelah konflik dan silahkan datang disini untuk menikmati suasana dan keharmonisan yang ada dan hidup.
Yang terhormat!
Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku dan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Anggota DPD RI, Ibu Novita Anakotta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Staf Khusus Menko Kemaritiman RI, dalam hal ini Bapak Laksamana Madya Fred Lonan, dan Staf Ahli Menko Kemaritiman, Bapak Rafael D. Anggono Putro.
Kami perlu menjelaskan kepada bapak, kami mengundang bapak untuk datang di provinsi Maluku dan sengaja kami mohon maaf membiarkan bapak-bapak menggunakan pelayaran rakyat di Provinsi Maluku dan mengalami kesulitan pelayaran rakyat tersebut, sekali lagi kami mohon maaf, tetapi itu tujuan kami untuk pemerintah pusat merasakan betul betapa pahitnya rentang kendali yang dialami Pemerintah daerah dan masyarakat Maluku dalam tugasnya sehari-hari pemerintahannya. Karena itu kalau pemerintah dan rakyat Provinsi Maluku memperjuangkan Maluku sebagai daerah Khusus Kepulauan bukan sekedar mengada-ada, tetapi untuk menguntungkan pemerintah dan masyarakat Maluku. Kami sebagai pemerintah dan masyarakat Maluku dan GPM akan terus meratapi ini dan menunggu sampai seberapa lama pemerintah pusat dengan hati yang lapang mengijinkan Maluku ditetapkan sebagai daerah Khusus Provinsi Kepulauan. Ini tujuan kami mendatangkan bapak-bapak dari Jakarta disini. Bahwa pelaksana tugas Bupati Kabupaten Buru. Bapak Pelaksana Harian Bupati Buru, Bapak Juana Sudrajat Bapak Bupati Buru Selatan Majelis Pertimbangan MPH Sinode GPM
Para Rektor dan Ketua Sekolah Tinggi di Maluku yang memenuhi undangan kami; juga para Dekan dalam lingkup Universitas Kristen Indonesia Maluku
Ketua, semua Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Buru; secara khusus Kepada Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bapak Ikhsan Tinggapi, SH, yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana MPL ke-38 Sinode GPM. Karya bakti bapak dicatat oleh gereja Protestan Maluku.
Pimpinan bersama anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan
Saudaraku Ketua MUI Kabupaten Buru, Ketua FKUB Kabupaten Buru, Uskup dan semua Pastor Keuskupan Amboina Paroki Buru, Pimpinan Umat Hindu dan Budha di Buru; dan saudara-saudara pimpinan ‘Orang Adat’ Buru yang kami cintai
Rekan-rekan pimpinan Klasis GPM
Pengurus Besar AMGPM, sekaligus selamat atas terlaksananya Kongres Istimewa ke-3 dan MPP ke-29 serta Kemah Kerja AMGPM
Pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Maluku
Pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan
Pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Buru
Rekan-rekan Sekretaris Departemen, Kepala Biro, Kepala Bagian, Pimpinan dan Staf Badan Non-Departemen dan Yayasan-yayasan milik GPM
Para Narasumber dalam Study Meeting, Penelaahan Alkitab dan Pdt. Dr. M.M. Hendriks selaku Pelayan Firman dalam Ibadah Pembukaan MPL ini
Para Camat, bersama semua pimpinan desa se-Kabupaten Buru
Panitia Pelaksana Kongres Istimewa ke-3 dan MPP ke-29 AMGPM
Panitia Pelaksana MPL ke-38 Sinode GPM
Saudara-saudara Jemaat
Asalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh!
Shalom !
Salam Kai Wait!
Marilah kita persembahkan pujian syukur kepada TUHAN sebab IA baik dan kebaikanNya ditunjukkan dengan memelihara seluruh jemaat GPM di hamparan pulau dan laut nan kaya di Maluku dan Maluku Utara. Realitas laut pulau merupakan realitas geografis GPM yang sejak lama menjadi arena pertanggungjawaban iman dan panggilan. Laut adalah ruang pelayanan yang maha luas, dan telah menjadi bagian dari historisitas pekabaran Injil GPM, bahwa dengan melintasinya, gereja ini sudah bisa menyampaikan kabar baik dan pesan kehidupan ke pulau-pulau lain di Nusantara. Sejarah mencatat bahwa komunitas orang percaya di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan hamparan Papua terbentuk atas kehadiran para guru Injil asal Maluku yang diutus oleh Tuhan melalui gerejaNya ini.
Saya baru saja kembali dari sebuah Seminar yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Indonesia di Papua dalam rangkaian HUT ke-60 GPI, 26 Oktober 2016. Di sana mereka memelihara dengan sungguh seluruh situs guru injil, tetapi selebihnya mereka memelihara semangat penginjilan dan pelayanan Guru Injil asal Maluku. Dan itu terjadi sebab laut menjadi ruang misi yang mesti diseberangi.
Jadi dengan tiba di Buru, dari berbagai pulau di Maluku dan Maluku Utara, maka kita telah menjadikan laut sebagai ruang misi yang menghidupkan. Itulah sebabnya madah syukur patut dipersembahkan kepada TUHAN, Allah Kehidupan, atas terselenggaranya MPL ke-38 pada hari ini, di sini, di Fuka Bupolo, tanah berkat ini.
HADIRIN YANG KAMI HORMATI!
MPL ke-38 ini merupakan MPL pertama dalam masa pelayanan MPH Sinode GPM Periode 2015-2020. Sebagaimana tugasnya, maka MPL ini merupakan bentuk pengejawantahan segala regulasi gereja yang baru. Sekaligus melalui MPL ini kita akan mengevaluasi pelaksanaan tugas gereja melalui program dan APBG sebagai wujud implementasi PIP-RIPP GPM 2015-2025.
Monitoring dan evaluasi menjadi kebutuhan pokok evaluasi, sehingga memang memerlukan kerja keras pada semua ruang lingkup pelayanan pada semua Departemen yang ada. Di sisi lainnya, langgam pelaksanaan beberapa program umum gerejawi harus pula berlangsung di tingkat Klasis dan Jemaat, sehingga evaluasinya tidak bisa secara sporadis melainkan kelak harus dilihat dalam satu kesatuan.
Beberapa aspek penting yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama ialah:
Semakin perlunya kita memperkuat arah dan lingkup pelayanan melalui penyusunan dokumen perencanaan, termasuk Renstra Jemaat dan Klasis. Penyusunan dan pemberlakuan Renstra sesungguhnya harus dimaknai sebagai cara GPM merencanakan pelayanan dalam dimensi pengharapan (management of hope); dan bukti bahwa pelayanan GPM itu bertumpu pada pengenalan konteks secara cermat. Itu adalah model teologi praktika dan teologi kontekstual GPM pada sisi perencanaan gereja.
Sinkronisasi program antar-ruling dan departemen harus juga dijadikan suatu strategi dan kebijakan umum, sebab dengan begitu kita memperbesar ruang pengembanngan kapasitas pelayan. Sebab itu semakin perlu kita merumuskan dan menegaskan bentuk program strategis, koordinatif dan implementatif.
Pola organisasi yang baru menjadi konsekuensi praktis dari ditetapkannya PIP-RIPP pada Sinode ke-37 yang lalu. Dengan demikian model pola organisasi perlu dibicarakan secara matang, terutama terkait dengan realitas kelembagaan dan sumber daya pelayan di Klasis dan Jemaat; mengingat struktur yang rapih akan dapat menjawab seluruh isu bergereja yang telah kita rumuskan bersama.
Pada ketiga aspek itu, MPL kali ini diharapkan bisa menyediakan seluruh dokumen pelaksanaan tugas pelayanan gereja secara sistematis. Bahwa sesuai arahan Sub Tema pelayanan 2017 “MENINGKATKAN KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKOLOGI UNTUK HIDUP YANG SEMAKIN BERMUTU.”
Sub Tema itu sekaligus merupakan bentuk keberpihakan GPM secara tegas dalam dinamika perubahan sosial dan pembangunan kewilayahan baik di Maluku dan Maluku Utara, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Indonesia.
BAPAK WAKIL GUBERNUR, ANGGOTA DPR RI, ANGGOTA DPD RI, BAPAK STAF KHUSUS MENKO KEMARITIMAN, PIMPINAN DPRD DI MALUKU DAN KABUPATEN BURU DAN BURU SELATAN YANG KAMI HORMATI!
Jika GPM melakukan fungsi kritis terhadap realitas pembangunan daerah, itu sama sekali tidak berarti GPM menghambat proses pembangunan. Dalam ajaran GPM, relasi gereja dan negara dibangun dalam hal bekerjasama untuk mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat dan semua ciptaan, menegakan hukum, keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi, serta memperkuat masyarakat berkeadaban.
Dalam prakteknya, beberapa tahun belakangan ini, GPM memperhatikan dengan sungguh-sungguh isu pelestarian lingkungan yang mungkin minim dan belum dijadikan sebagai isu sentral pembangunan dan pengembangan wilayah-wilayah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Masih terdapat banyak kasus kerusakan hutan, ancaman relokasi masyarakat adat akibat konsesi tambang, seperti di Pulau Romang, Maluku Barat Daya, Jemaat Kawasih dan Tolong di Maluku Utara. Penyerobotan lahan dan hutan milik rakyat; bahkan beberapa proyek investasi terkesan melompat mekanisme Undang-undang, sehingga menimbulkan gejolak di level masyarakat, atau antar-keluarga.
Kami memberi apresiasi positif atas strategi Poros Maritim sebagai suatu pendekatan pembangunan nasional. Namun, Maluku perlu dijadikan sebagai pusat pengembangan poros maritim itu sendiri; jika memang strategi itu sesuai dengan realitas wilayah Indonesia. Dengan menjadikan Maluku sebagai pusat poros maritim berarti pemerintah membuka akses kesejahteraan seluas-luasnya kepada masyarakat di pulau-pulau kecil dan terkecil di kepulauan ini. Di sisi lain, agar produk dari laut-laut di kepulauan Maluku sebesar-besarnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat; mengingat sudah sejak Republik ini merdeka, kami hanya bangga memiliki ikan dan aneka biota laut, tetapi tidak menikmati secara wajar hasil dari dalam perut laut dan bumi kami sendiri.
Sepertinya belum ada bentuk konkrit dari Lumbung Ikan Nasional di Maluku sampai saat ini. Sama dengan afirmasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Provinsi Kepulauan. Kami yakin, hal itu membuat pembangunan wilayah pada sektor-sektor andalan yakni perikanan dan kelautan, terbentur oleh kebijakan struktural pembangunan nasional. Semoga melalui kehadiran Bapak Fred Lonan dan Staf Kementerian Koordinator Kemaritiman, hal ini bisa diperhatikan.
Saat ini pun, Blok Migas Marsela, dan/atau blok migas lain yang sudah ditemukan di Maluku, harus membuat kawasan ini benar-benar dibenahi melalui pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan contur pulau-pulau di sini. Selain itu, pemerintah baik pusat maupun daerah sudah harus serius membangun kualitas pendidikan dasar dan menengah di kepulauan Maluku, agar kualitas sumber daya manusia di sini bisa turut berkiprah dalam seluruh dinamika pembangunan wilayah itu sendiri.
Bagi gereja, yaitu di Klasis dan Jemaat, dinamika ini mewajibkan kita membangun terus kesadaran jemaat untuk meningkatkan kapasitas diri dan keterampilan kerja. Sebab, hal itu merupakan bagian dari prasyarat minimal untuk berkompetisi di era kemajuan dan keterbukaan ekonomi, termasuk dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
HADIRIN YANG KAMI HORMATI!
Bagi GPM, pembangunan ketahanan umat menjadi hal yang penting. GPM melakukannya dengan didasarkan pada perspektif teologi-eklesologi dengan konsep GEREJA ORANG BASUDARA.
Dengan konsep ini GPM mengafirmasi semua umat beragama sebagai sesama ‘basudara’ ~asal dari satu kandungan. Artinya, konsep pluralis-inklusif sebagai paradigma teologi agama-agama selama ini, dikembangkan GPM secara praksis dengan jalan mengakui semua umat beragama saudara dari satu kandungan dan yang percaya pada satu TUHAN yaitu TUHAN YANG MAHA ESA.
Istilah GEREJA ORANG BASUDARA bukan menjadikan semua umat beragama lain bagian dari gereja, tetapi menjadikan gereja sebagai bagian dari hidop orang basudara. Jadi konsep GEREJA ORANG BASUDARA berarti GPM pergi dan berjumpa untuk selebihnya hidup bersama semua saudara, menjadi orang basudara yang baik. Dengan konsep ini, GPM mendorong proses penguatan masyarakat yang inklusif dan toleran untuk membangun suasana hidup yang jauh lebih berkualitas, tanpa dendam dan prasangka apa pun.
Saya yakni, sejak hari-hari kemarin, dan begitu pula dalam rangkaian pelaksanaan agenda AMGPM, suasana ‘orang basudara’ itu terbangun indah di Kabupaten Buru. Konsep Kai Wait sebagai dasar hidup persaudaraan Buru telah dipraktekkan, sehingga Buru telah menjadi negeri yang indah bagi seluruh misi pelayanan GPM.
Acara penyambutan, dengan pemasangan ifutin atau lestari, ternyata tidak hanya harus dilihat sebagai tindakan simbolik. Di balik tindakan simbolis itu, terbangun kejujuran Buru yaitu suatu nilai hidup untuk menyambut dan menerima semua saudaranya di dalam balutan Kai Wait yang luhur.
Di situlah sebenarnya kita sudah mendapat jawaban tentang jati diri suku bangsa Buru, sebagai bagian dari jati diri berMALUKU dan berINDONESIA yang juga harus jujur dan bermartabat.
HADIRIN YANG KAMI KASIHI!
Masyarakat Buru telah menerima pelaksanaan dua agenda GPM yang penting yaitu Kongres Istimewa ke-3 dan MPP ke-29 AMGPM serta MPL ke-38 Sinode GPM. Dukungan Pemda, DPRD, dan semua masyarakat adat, Islam dan Kristen, di Buru begitu luar biasa. Sebab itu atas nama gereja ini kami berterima kasih, karena dari dukungan itu, GPM telah merumuskan agenda-agenda penting ke tahun 2017.
Sebab itu, GPM memberi dukungan penuh atas pelaksanaan Kongres Budaya Maluku ke-2 dan MTQ Provinsi yang akan berlangsung juga di Fuka Bupolo pada bulan-bulan yang akan datang.
Ini menegaskan bahwa mengakhiri tahun 2016, Buru telah menjadi pulau di mana semua orang datang untuk merayakan hidup persaudaraan sebagai jati diri bersama. Fuka Bupolo adalah pulau bersejarah; dan memiliki posisi penting dalam sejarah berIndonesia.
Di sini, anak-anak bangsa, para tahanan politik, mengalami proses mengindonesia kembali. Artinya, Buru adalah negeri pemulihan bagi hidup berbangsa. Itulah sebabnya, kontribusi Buru sangat besar bagi nasionalisme dan paham Indonesia yang integral.
Pembauran budaya dan sub-kultur yang terjadi akibat transmigrasi nasional. Pembauran sosial ini telah membuat Buru sebagai semacam Indonesia mini, dan/atau laboratorium kebangsaan yang hidup. Kita perlu menata keseimbangan sosial, dengan jalan terus memperkuat basis-basis masyarakat adat dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah melalui kedaulatan pangan lokal. Misalnya, hotong. Selain padi, yang sudah membuat Buru sebagai salah satu lumbung beras nasional, tetapi eksistensi hotong itu perlu dikembangkan karena kultur bersawah adalah kultur sub-etnik Jawa di Pulau Buru; sedangkan hotong adalah kultur subetnik Buru. Keseimbangan yang berikutnya ialah bagaimana menjadikan desa-desa adat di pegunungan itu sebagai satuan kultur dalam eco-culture-tourism; atau meminjam terminologi yang sedang berkembang saat ini di banyak tempat yakni worship-tourism.
Kita tidak perlu membangun infrastruktur hotel; melainkan transportasi dan rumah warga. Kita tidak perlu membentuk sanggar yang besar, tetapi mendorong masyarakat bekerja sesuai dengan budayanya, sebab dewasa ini orang juga ingin melihat bagaimana cara bertani, cara bameti, dan aktifitas ekonomi tradisional lainnya.Intinya ialah masyarakat adat harus diperkuat.
Dalam arti itu, kami mohon supaya saudara-saudara di Batlale bisa diadvokasi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah dan juga semua elemen agama; Batlale adalah komunitas adat Buru yang perlu diperhatikan agar mereka pun memiliki akses yang besar kepada kesejahteraan dan keadilan sosial.
Isu kemiskinan masih menjadi yang penting bagi gereja dan juga pemerintah. Apalagi pada beberapa waktu lalu, Bapak Pressiden baru pula menyampaikan sejumlah Kabupaten di Indonesia, termasuk di Maluku dan Maluku Utara sebagai yang tertinggal. Jadi sudah saatnya kita bersama-sama mendorong program pensejahteraan melalui pembangunan wilayah dan jemaat di kedua provinsi ini.
PESERTA MPL YANG BERBAHAGIA!
Hal-hal itu menjadi problematik yang akan menjadi bagian dari diskursus kita pada MPL ke-38 ini, dengan turut melihat secara bersama hasil-hasil Rapat Kerja Yayasan-yayasan dan MPP AMGPM yang sudah terlaksana.
Kerangka kerja kita di 2017 sedapatnya tetap memperhatikan rumusan arah kebijakan dalam PIP-RIPP dengan turut melihat pula program pengembangan wilayah dari pemerintah dan stakeholders lainnya.
Satu hal yang perlu pula dijadikan doa dan gumulan gereja adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada beberapa Kabupaten/Kota di Maluku dan Maluku Utara; termasuk di Kabupaten Buru, pada Februari 2017 yang akan datang.
Kami hendak menegaskan beberapa hal terkait itu, yakni:
Pertama, Pilkada Kabupaten/Kota yang juga dilaksanakan secara serentak di Indonesia perlu dijadikan sebagai wahana peningkatan kualitas demokrasi bangsa sesuai azas Pancasila. Mewujudkan demokrasi yang egaliter, setara, jujur, bermartabat dan berkeadaban merupakan hal penting. Sebab itu gereja secara tegas menantang politik uang dan politik pemecah-belah. Pilkada adalah ajang untuk membangun kesatuan sosial sebagai bangsa yang bermartabat.
Kedua, gereja tetap mengemban tugas dan tanggungjawab politik untuk mengarahkan jalannya demokrasi secara bertanggungjawab dan etis. Sebab itu, gereja dan agama tidak perlu dijadikan komoditi politik untuk kepentingan dan tujuan apa pun. Gereja dan agama mesti mengedukasi politisi, dan konstituent agar melalui pilkada semua masyarakat berpartisipasi dan tidak boleh ada yang golput.
Ketiga, para calon kepala daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPUD di setiap Kabupaten/Kota merupakan kader daerah dan bangsa yang harus didoakan supaya mereka menjadi pemimpin yang menyadari bahwa mereka adalah hamba TUHAN untuk kesejahteraan rakyat. Sebab itu hentikan politik kepentingan yang hanya dapat menurunkan derajat pemerintah baru yang akan terbentuk.
Keempat, kontestasi Pilkada adalah cara berteologi sebagai bangsa yang satu dan bermartabat. Sebab itu, berdoalah supaya pemimpin yang baik yang dihasilkan demi lancarnya pembangunan dan usaha-usaha keadilan di tengah masyarakat.
Akhirnya, kami berterima kasih kepada:
Bapak Wakil Gubernur Maluku, dan rombongan yang sudah memenuhi undangan GPM untuk bersama-sama menggumuli MPL ini. Kami berdoa, kiranya Bapak dan Pemerintah Provinsi Maluku dapat melanjutkan karya terbaik supaya kesejahteraan bergulun seperti ombak di lautan kita yang luas ini.
Kami juga menitipkan ucapan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, yang sungguh-sungguh mendukung agenda GPM di sana. Tahun 2017, MPL ke-39 akan terlaksana di Klasis Obi, Maluku Utara. Pemerintah Daerah di Maluku Utara telah memberi dukungan penuh atas pelaksanaannya nanti.
Bapak dan Ibu Anggota DPD RI dan DPR RI asal Provinsi Maluku yang sudah meluangkan waktu dan terus memberi perhatian kepada semua masyarakat Maluku, juga dalam agenda MPL ini. Ibu Novita Anakotta, terima kasih karena sudah melibatkan diri dalam pelayanan diakonia holistik di sela kegiatan MPL ini.
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku dan Maluku Utara atas kebersamaan termasuk untuk mendengar aspirasi semua jemaat GPM dan masyarakat Maluku.
Terima kasih untuk Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati se-Maluku dan Maluku Utara, serta pemerintah Kecamatan dan sampai ke negeri/ohoi/desa di kedua provinsi ini. Secara khusus, kami mau berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Buru, Bapak Ramly Umasugi dan Bapak Juhana Sudrajat, yang sudah mengakhiri kepemimpinan di Kabupaten Buru, tepat 28 Oktober yang lalu. Kami yakin bahwa dalam kepemimpinan bapak berdua banyak kemajuan telah tercapai, sebab itu semoga Tuhan berkati bersama keluarga.
Rekan-rekan pimpinan TNI/Polri untuk segala dukungannya, terutama untuk turut merawat keamanan dan perdamaian di Maluku dan Maluku Utara; juga dukungan terhadap agenda-agenda GPM di Pulau Buru saat ini.
Rekan-rekan pimpinan umat beragama yang terus bersinergi untuk membangun perdamaian sejati di Maluku dan Maluku Utara.
Majelis Pertimbangan MPH Sinode GPM untuk nasehat dan masukan-masukan yang berarti bagi gereja ini.
Rekan-rekan pimpinan Klasis GPM atas kebersamaan dan dalam berjalan bersama sebagai gereja. Juga untuk semua pelayan khusus, Pendeta, Penatua, Diaken, dan semua badan pembantu pelayanan, termasuk para tuagama, di semua jemaat GPM.
Rektor UKIM dan semua Dekan dalam lingkup UKIM, dengan harapan supaya kita pun bisa menata pembangunan UKIM ke masa depan. Demikian pun untuk semua pimpinan perguruan tinggi di Maluku dan Maluku Utara, dengan harapan kita bisa terus bersinergi sebab kami berharap kampus memberi kepada gereja pelayan dan jemaat yang berkualitas dan berintegritas tinggi.
Panitia Pelaksana MPL ke-38 dan juga Kongres Istimewa ke-3 dan MPP ke-29 AMGPM, atas kerja keras dan ketekunannya mengatur dan melayani pelaksanaan event GPM di Buru. Secara khusus kepada jemaat-jemaat dan warga muslim serta masyarakat adat yang turut menyediakan rumah sebagai tempat tinggal peserta kedua event gereja ini. Kami berdoa Oplastala Penata Kita Hansiak (Tuhan berkati kita semua).
Akhirnya, kami berharap agar MPL ini bisa terselenggara seturut hikmat dan kuasa TUHAN.
Aku menanam, Apolos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Sekian dan Terima Kasih!
MPH Sinode GPM
Ketua
Pendeta A. J. S. Werinussa